Kamis, 05 Januari 2012

Sistem Penerimaan PNS akan Diubah

Sistem perekrutan pegawai negeri sipil di tingkat daerah maupun pusat akan diubah, karena selama ini dinilai tidak efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Eko Prasojo.

Penerimaan PNS yang biasanya dilaksanakan setiap tahun dalam jumlah yang banyak tidak berjalan efektif dan cenderung menimbulkan masalah, karena itu akan diubah dengan pola berbasis kebutuhan dan kompetensi," kata Eko Prasojo, Selasa, di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Dengan sistem baru itu diharapkan tidak ada lagi PNS yang masuk lewat jalur yang salah. Kami berupaya menghapus nepotisme dalam penerimaan PNS," ungkap Eko, yang dilahirkan di Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri sekitar 41 tahun lalu.

Sistem baru penerimaan PNS dapat dilaksanakan setiap hari dan diumumkan kepada publik. Pemerintah daerah hanya dibenarkan menambah PNS jika terdapat jabatan yang kosong.

Masyarakat yang telah memenuhi syarat administrasi sebagai calon PNS akan mengikuti dua tahapan yaitu ujian kompetensi dasar dan ujian kompetensi profesi. Ujian kompetensi dasar akan menggunakan sistem komputerisasi sehingga hasilnya dapat dalam waktu singkat.

Peserta calon PNS akan mendapatkan sertifikat telah mengikuti ujian kompetensi dasar.

"Kemudian peserta juga akan mendapatkan pelatihan dan sertifikat dari institusi tertentu, sesuai bidang yang dibutuhkan pemerintah. Contohnya, calon PNS untuk bidang audit keuangan diwajibkan mengikuti pelatihan di Badan Pemeriksa Keuangan," ungkapnya.

Menurut dia, Presiden mendukung rencana tersebut, hanya dalam proses pelaksanaannya nanti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lebih banyak berkoordinasi dengan Wakil Presiden Boediono. Perubahan sistem perekrutan PNS merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

"Sistem itu diperkirakan dapat dilaksanakan paling cepat tahun 2012. Saat ini payung hukum untuk pelaksanaan sistem itu sedang dibahas DPR," katanya.

Ia mengungkapkan, tenaga honor di pemerintahan di seluruh Indonesia telah dihapus. Sejak tahun 2005 hingga 2011 sekitar 890.000 orang tenaga honor telah diangkat menjadi PNS.

"Meski telah dihapus, kami menerima laporan bahwa masih ada sekitar 67.000 orang tenaga honor bekerja di pemerintahan daerah. Kami akan memeriksanya," ungkapnya.

Sementara itu, penerimaan pegawai tidak tetap (PTT) masih dibenarkan, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Status hukum antara PNS dan PTT sama, karena sama-sama dilindungi undang-undang.

"Namun PTT tidak memiliki golongan dan lebih banyak digunakan sebagai tenaga fungsional," katanya.

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Copyright © . RALEOPA_Q - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger