Kamis, 05 Januari 2012

Kemenkeu Minta Data Rekening PNS dari PPATK

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus pegawai negri sipil (PNS) yang menyelewengkan dana anggaran pemerintah ke rekening pribadi.

Untuk itu, Kemenkeu akan segera meminta data rekening PNS kementeriannya yang dicurigai memiliki jumlah uang tidak wajar.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo di Jakarta, Minggu (4/12).

“Sepanjang itu menyangkut terkait orang-orang keuangan (Kemenkeu) biasa saja. Kita akan segera minta data dari PPATK untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Menurut Herry, Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan PPATK telah memiliki nota kesepahaman dalam mencegah penyelewengan dana anggaran pemerintah.

Nota kesepahaman tersebut meliputi kerja sama tukar-menukar informasi serta bantuan kedua pihak dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dana anggaran pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pemindahan anggaran pemerintah ke rekening pribadi merupakan bentuk pelanggaran.

Apalagi jika dana tersebut diinvestasikan atau dipindahkan ke rekening pribadi milik orang lain. PNS terkait dapat dikenai sanksi hukuman pidana pencucian uang.

“Pada prinsipnya dana-dana APBN/APBD itu tidak boleh disimpan di rekening pribadi, harus di rekening kas daerah. Kita tidak tahu PPATK belum menjelaskan dana yang mana yang diselewengkan dan apa bentuk penyelewengannya,” tutur Herry.

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Copyright © . RALEOPA_Q - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger