Minggu, 08 Januari 2012

Asosiasi Petani Garam Gugat Menteri Perindustrian

Asosiasi Petani Garam Indonesia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Perindustrian MS Hidayat atas dugaan menyalahgunakan bantuan program intensifikasi lahan garam di Pulau Madura, Jawa Timur, senilai Rp18,7 miliar.

"Gugatan kepada Menteri Perindustrian ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Sampang pada akhir Desember 2011, dan sidang perdana kasus ini rencananya pada 19 Januari 2012," kata Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Gada Rahmatullah dalam keterangan persnya di Sampang, Madura, Ahad (8/1).

Ia menjelaskan sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), dana bantuan sebesar Rp18,7 miliar itu untuk peningkatan program lahan produksi budi daya lahan tambak bagi petani garam. "Namun, dalam pelaksanaanya dana tersebut hanya diperuntukkan bagi PT Garam, bukan untuk petani garam," katanya.

Padahal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa dalam hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara hanya dapat berbentuk pinjaman atau penyertaan modal negara (PMN).

"Demikian pula sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 9," katanya.

Ia menyebutkan di pasal itu dijelaskan usaha BUMN untuk mencari keuntungan bukan sebagai pelaksana program pengembangan garam bahan baku dan pengolahan garam, seperti yang dilakukan oleh PT Garam (Persero).

"Oleh karena itu, selain Menteri Perindustrian MS Hidayat, Direktur Utama PT Garam Slamet Untung Irredenta juga kami gugat terkait dugaan penyalahgunaan bantuan dana senilai Rp18,7 miliar pada program pegaraman nasional ini," terang Gada Rahmatullah.

Dalam surat gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor gugatan: 16/pdt.G/2011/PN.SPG tertanggal 21 Desember 2011 itu, Ketua APGI Gada Rahmatullah juga menjelaskan kronologis terungkapnya dugaan penyimpangan bantuan aliran dana sebesar Rp18,7 miliar dari APBN 2011 untuk petani garam di Pulau Madura tersebut.

Menurut dia, hal itu terungkap setelah pihaknya terlebih dahulu mengajukan permohonan data pemetaan potensi lahan dan kebutuhan garam nasional serta data DIPA kegiatan pegaraman nasional yang dibiayai oleh APBN 2011.

APGI mengajukan data itu langsung ke Menteri Perindustrian di Jakarta dan PT Garam yang berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 93 Surabaya, tapi ditolak hingga akhirnya menempuh jalur mediasi melalui Komisi Informasi (KI) pada tanggal 8 Juli 2011.

"Dari data-data itulah kami lalu mengetahui bahwa ada program untuk petani garam di Pulau Madura ini," kata Gada Rahmatullah menjelaskan.

Data DIPA yang disampaikan Menteri Perindustrian dan PT Garam ketika itu terbaik bantuan kepada petani garam pada program 2011 itu berupa, konstruksi penataan lahan senilai Rp1.250.000.000, kegiatan pembuatan tanggul atau galengan pegaraman di Sumenep senilai Rp13.500.000.000, dan konstruksi pipanisasi supporting air laut yang juga lokasinya di Sumenep senilai Rp4.000.000.000.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, tergugat I yakni Menteri Perindustrian lalu dengan sengaja mengubah DIPA pada program pembuatan tanggul senilai Rp13.500.000.000 tersebut yang seharusnya diperuntukkan bagi petani garam rakyat menjadi program fasilitasi pengembangan garam bahan baku dan pengolahan garam beryodium di PT. Garam Kabupaten Sumenep.

Program intensifikasi lahan garam tersebut khusus ditujukan kepada PT. Garam (persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pihak tergugat I juga dinilai telah menyalah gunakan kewenangannya dengan melanggar pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dalam hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara hanya dapat berbentuk pinjaman/hibah dan/atau penyertaan modal negara (PMN).

"Inilah sekali lagi yang menurut kami dari pihak petani yang merupakan perbuatan melawan hukum atau 'onrecht matigedaad," kata Gada Rahmatullah menjelaskan.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan pihak APGI terkait dugaan penyimpangan dana bantuan untuk intensifikasi lahan garam di Pulau Madura dengan nilai total Rp18,7 miliar oleh Menteri Perindustrian dan PT Garam tersebut.

Salah satunya meminta program tersebut dibatalkan demi hukum, karenanya tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

APGI meminta para tergugat agar meminta maaf kepada penggugat yakni petani garam di Pulau Madura, melalui berbagai media nasional, baik cetak maupun elektronik selama tujuh hari berturut-turut dan format isinya disepakati bersama.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sampang membenarkan adanya gugatan hukum terkait kasus bantuan pada program intensifikasi lahan yang diajukan oleh APGI ke Menperin dan PT Garam tersebut. "Tetapi saya tidak bisa menjelaskan lebih detail, karena berkasnya ada di kantor. Sekarang kan hari libur," kata staf Humas PN Sampang Henan.

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Copyright © . RALEOPA_Q - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger