Minggu, 25 Desember 2011

Malaysia Tambah Sektor Pekerjaan yang Bisa Ikut Program Pemutihan

Malaysia menambah jumlah sektor pekerjaan untuk pekerja asing tanpa izin (PATI) yang ikut program pemutihan. Dengan begitu pekerja asing juga bisa memperoleh izin kerja (permit) di negara tersebut.  Putusan tersebut disambut baik Indonesia. "Pemerintah Malaysia, baru-baru ini, menambahkan 11 sektor baru dan subsektor pekerjaan yang bisa masuk dalam program pemutihan. Kami menyambut baik kebijakan tersebut karena para PATI termasuk dari Indonesia yang bekerja di sektor tersebut berkesempatan dapat izin kerja," kata Ketua Tim Pelaksana Program Penanganan Menyeluruh PATI, Suryana Sastradiredja di Kuala Lumpur, Minggu.  Salah satunya adalah sektor pekerja di kedai toko runcit (barang kebutuhan rumah tangga). Para PATI yang bekerja di sektor ini bisa memperoleh permit.  Suryana menyebutkan jumlah PATI asal Indonesia yang bekerja di sektor ini cukup banyak. Di antaranya adalah warga Aceh yang sebagian besar bekerja di kedai runcit di Kuala Lumpur dan sekitarnya.  Sejauh ini PATI yang telah mengajukan permit kepada Pemerintah Malaysia sekitar 100.000 orang. Tapi jumlah ini belum banyak dibandingkan jumlah PATI yang ikut mendaftarkan diri pada program pemutihan. "Dari kabar yang saya terima baru ada sekitar 3000 permit untuk PATI yang telah dikeluarkan Pemerintah Malaysia. Sedangkan yang mendaftar untuk permohonan permit sekitar 100 ribuan," kata Suryana.  Sementara itu, pemberian paspor kepada para PATI WNI tentunya akan memerlukan waktu panjang. Apalagi jumlahnya sekitar 500 ribuan orang. Oleh karena itu, pihak KBRI mengusulkan agar pemberian permit bisa saja dilakukan meskipun paspor para PATI tersebut belum jadi.  Suryana menjelaskan, usulannya adalah KBRI cukup mengeluarkan selembar kertas bukan paspor yang menyatakan para PATI sedang menguruskan paspornya ke perwakilan RI. Kertas yang akan diberikan stempel dibawa PATI dan majikannya ke Kementerian Dalam Negeri Malaysia untuk menguruskan permit kerja.  Bila permit sudah dapat dikeluarkan, selanjutnya paspor pun sudah selesai, maka permit bisa ditempelkan di paspor dengan masa berlaku permit sesuai dengan waktu dikeluarkan. "Permit itu berlaku sejak dikeluarkan bukan pada saat ditempelkan. Jika beberapa bulan kemudian paspornya keluar, maka masa berlaku permit sesuai dengan waktu pengeluarannya," papar Suryana.  Diakuinya, memang cara seperti itu menjadikan kerja dua kali. Tapi cukup efektif untuk mencegah penumpukan pemohon paspor dan pengeluaran paspor pun tidak seperti dikejar-kejar serta menjaga agar pengeluaran paspor tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Suryana menerangkan dalam pertemuan beberapa waktu lalu, sepertinya pihak KDN cukup dapat memahami dan berjanji menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Hussein. " KDN sepertinya bisa memahami. Bahkan usulan itu akan disampaikan ke Menteri Hishammuddin," katanya dengan menambahkan bahwa KDN meminta ada nomor registrasi pada setiap lembar kertas yang akan digunakan untuk pengurusan permit tersebut.

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Copyright © . RALEOPA_Q - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger