Kamis, 29 Desember 2011

Desakan Kapolres, Kapolda dan Kapolri Mundur Menguat

Bentrok dan kekerasan di Pelabuhan Sape, Bima, yang diawali penolakan eksplorasi tambang oleh warga dianggap sebagai bentuk ketidakberpihakannya negara juga kepolisian kepada rakyatnya sendiri.

"Warga adalah korban dar kelompok yang pro-modal asing, termasuk polisi yang tidak pro-masyarakat. Ini yang kita curigai," ujar Delain Lubis, perwakikan warga Bima yang diterima Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di DPR RI, Kamis (29/12).

Dalam pemaparan kesimpulan pertemuan tersebut, PDI Perjuangan berpandangan apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian akan mencoreng citra polisi itu sendiri. "Kapolri harus bertanggung jawab dalam masalah ini, termasuk dengan mencopot Kapolres, Kapolda setempat. Baru setelah itu Kapolri-nya dipecat," jelas Trimedya Panjaitan, anggota Komisi III dari F-PDI Perjuangan.

Menurutnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo tidak memberikan prestasi signifikan. Dalam 1,5 tahun memimpin Polri, Timur dinilai gagal dalam memimpin instritusi penegak hukum tersebut. Jika dibiarkan, Trimedya yakin hal ini akan terjadi lagi.

Sedangkan Ahmad Basarah yang juga anggota Komisi III mengatakan bahwa Kapolri tidak memiliki sense of crisis, dan malah menjadi bagian dari masalah yang ada. Dengan melihat tipe kepemimpinan saat ini, Kapolri dinilai tidak aka bisa mencegah konflik-konflik yang akan terjadi.

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Copyright © . RALEOPA_Q - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger