Minggu, 25 Desember 2011

90 Persen PJTKI Nyaris Bangkrut

Sekitar 90 persen dari 556 perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang berizin terancam gulung tikar. Mereka kehabisan "klien" menyusul dihentikannya penempatan TKI ke lima negara tujuan. Demikian dikatakan Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Abdul Baari di Jakarta, Rabu (14/12).

Tiga pengurus organisasi PJTKI di Jakarta, Rabu (14/12), meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas atas program penempatan TKI. "Apakah akan diteruskan atau dihentikan. Kepastian itu diperlukan agar kami bisa bersikap atas perusahaan dan karyawan yang bekerja selama ini," kata Abdul.

Menurut Abdul, akibat penutupan penempatan ke lima negara tujuan, yakni Arab Saudi, Kuwait, Jordania, Malaysia, dan Suriah, 90 persen perusahaan jasa TKI saat ini mati suri. Banyak perusahaan yang sudah berinvestasi di balai pelatihan merugi.

"Banyak balai pelatihan berubah fungsi menjadi gudang, sekolah, ruang pertemuan untuk sekadar hidup dan tak sedikit yang terbengkalai," kata Baari.

Sekjen IMSAA (Asosiasi Perusahaan Penempatan TKI ke Arab Saudi) Mahdi Husein menyatakan, tidak mempermasalahkan semua aturan yang dibuat pemerintah asal tidak bertabrakan dan ditegakkan. Dia memberi contoh, pemerintah berencana menaikkan jaminan deposito TKI dari Rp500 juta menjadi Rp5 miliar.

"Tak masalah jika dinaikkan, tapi apa fungsinya asuransi TKI yang dibayar Rp400 ribu per-TKI yang ditetapkan Menakertrans sendiri," kata Mahdi.

Dia menambahkan, apa pun peraturan yang dibuat pemerintah, PJTKI akan menurutinya. Asal konsisten dan ditegakkan, termasuk jika ada perusahaan yang melanggar. "Beri saja sanksi, tapi jangan lalu menyamaratakan semua PJTKI jelek dan melanggar peraturan," katanya.

Ketua Himsataki Yunus M. Yamani mengatakan, pemerintah selayaknya menegakkan kebijakan yang dibuat sendiri. "Jika ke lima negara tujuan penempatan dihentikan, jangan ada satu pun TKI yang bisa lolos ditempatkan di sana. Kenyataannya di lapangan masih banyak TKI yang ditempatkan dengan surat-surat yang dikeluarkan unsur pemerintah sendiri," kata Yunus.

Yunus tidak bisa mengategorikannya sebagai penempatan legal atau ilegal karena TKI memiliki dokumen yang dikeluarkan unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah. Karena itu Yunus meminta kepastian dari Presiden, apakah program penempatan TKI akan diteruskan atau dihentikan sama sekali.

"Jika diteruskan maka benahi aturan, mekanisme, koordinasi dan juga pengawasnya. Jika pengawasnya tidak taat aturan maka program apapun akan amburadul," kata Yunus. "Jadi, tidak menggantung seperti saat ini."

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Copyright © . RALEOPA_Q - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger